BOGOR, LSPMUI — Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam transformasi ekosistem halal di Indonesia. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mematangkan pelaksanaan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.
Kebijakan tersebut menegaskan kewajiban sertifikasi halal terhadap berbagai kelompok produk yang beredar di pasar domestik. Cakupannya meliputi makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, jasa penyembelihan, serta produk hasil sembelihan.
Menjelang pemberlakuan kewajiban tersebut, pelaku usaha mulai mempercepat proses penyesuaian. Perhatian umumnya tertuju pada komposisi produk, asal-usul bahan, proses produksi, dan kelengkapan dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal.
Namun, kesiapan menghadapi regulasi halal tidak cukup hanya bertumpu pada aspek produk dan administrasi. Terdapat unsur lain yang menentukan keberhasilan penerapan jaminan produk halal secara berkelanjutan, yakni tersedianya penyelia halal yang kompeten.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mendefinisikan penyelia halal sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal dalam suatu perusahaan atau entitas usaha.
Peran penyelia halal bukan sekadar melengkapi persyaratan administratif. Penyelia halal menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses produksi berlangsung sesuai dengan ketentuan halal.
Pengawasan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari pemilihan dan penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian produk kepada konsumen. Penyelia halal juga perlu memastikan tidak terjadi pencampuran atau kontaminasi antara bahan dan fasilitas yang halal dengan unsur yang tidak memenuhi ketentuan.
Dalam praktiknya, tugas tersebut membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan ketelitian. Kompleksitas rantai pasok, perkembangan teknologi produksi, serta semakin ketatnya standar pemeriksaan membuat penunjukan penyelia halal tidak semestinya dilakukan sekadar untuk memenuhi formalitas.
Personel yang ditunjuk perlu memahami regulasi jaminan produk halal, mampu mengidentifikasi titik kritis kehalalan, melakukan pengawasan internal, serta menyiapkan bukti penerapan proses produk halal saat pemeriksaan dilakukan.
Karena itu, kepemilikan sertifikat kompetensi menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kemampuan seorang penyelia halal. Sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dapat memberikan kepastian bahwa personel tersebut telah dinilai berdasarkan standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan.
Bagi pelaku usaha, menyiapkan penyelia halal sejak dini merupakan langkah preventif sekaligus investasi jangka panjang. Perusahaan dapat mulai memetakan personel internal yang sesuai, mengikutsertakannya dalam pelatihan, dan mendorong proses sertifikasi kompetensi sebelum kewajiban halal diberlakukan secara penuh.
Kesiapan sumber daya manusia juga penting untuk menjaga konsistensi setelah sertifikat halal diperoleh. Sertifikasi halal bukan proses yang berhenti pada penerbitan dokumen, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjaga bahan, fasilitas, prosedur, dan hasil produksi tetap sesuai dengan ketentuan.
Dengan dukungan penyelia halal yang kompeten, pelaku usaha akan lebih siap menghadapi pemeriksaan, perubahan bahan baku, pengembangan produk, pergantian pemasok, maupun perluasan fasilitas produksi.
Pada akhirnya, Wajib Halal Oktober 2026 tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai tambahan beban regulasi. Kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas daya saing produk Indonesia di pasar nasional dan global.
Kunci keberhasilannya tidak hanya terletak pada sertifikat yang dimiliki perusahaan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjaga proses halal itu berlangsung secara konsisten.
